EKSEKUTIF KABUPATEN LMND NUNUKAN TOLAK INISIASI SEKOLAH RAKYAT!!!

Jika dilihat dari situasi sekarang Sekolah rakyat merupakan jalan lain dalam memberikan kesenjangan yang lebih luas didalam dunia pendidikan, hal ini dikarenakan sistem dan tata kelola pendidikan di Indonesia sendiri tergolong belum memiliki perubahan yang signifikan jika dilihat dari sistem pembelajaran hingga aturan-aturan yang dari waktu ke waktu diganti sesuai dengan pergantian pimpinan maupun aturan yang mengikat begitu juga metode pembelajaran.

Pendidikan di Indonesia sendiri belum mempunyai suatu sistem yang permanen yang sesuai dengan kebutuhan ditiap wilayah di seluruh NKRI, hal ini menyebabkan ketertinggalan dan kemunduran yang kian hari kian terasa sebagai tantangan dan ancaman digenerasi yang akan datang mengingat daerah- daerah diseluruh wilayah Indonesia secara ekonomi maupun insfratruktur belum terealisasi dengan merata, hal ini justru membuat beban APBN membengkak dan sangat beresiko dalam membangun perkembangan daerah. Jika melihat sekolah rakyat yang dicanangkan Pemerintah hari ini, sangat beresiko dalam menimbulkan masalah baik dalam sistem tata kelola aturan, pembelajaran hingga situasi dan kondisi di seluruh wilayah NKRI yang tidak sama kondisinya. Hal ini menyebabkan tenaga pendidik maupun siswa/I seperti kelinci percobaan yang diuji dalam laboratorium yang tak memenuhi standar operasi.

Jika melihat Sekolah rakyat yang masih tergolong abu-abu, lebih baik segera memperbaiki sistem pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan serta fasilitas lainnya, karena melihat di berbagai wilayah terkhusus wilayah terluar, terpinggir dan tertinggal ( dalam hal ini seperti dipedalaman dan perbatasan) masih banyak sarana pendidikan bahkan fasilitas yang tidak layak digunakan bahkan tidak bisa katakan sebagai fasilitas pendidikan, disamping itu juga akomodasi transportasi penunjang didaerah-daerah ini sangat minim maka sangat diharapkan kepada pemerintah agar berfokus pada pengembangan dan perbaikan kualitas pendiikan dengan cara membangun serta memperbaiki sarana pra sarana yang terdapat dilembaga Pendidikan terkhususnya didaerah perbatasan, terluar, terpinggir dan tertinggal serta menjamin kesejahteraan tenaga pendidik terkhususnya tenaga honorer yang bekerja dengan upah yang tak layak ataupun memberikan fasilitas bagi yang mengabdi di daerah pedalaman yang jauh dari akses dan fasilitas yang baik, karena hal ini dapat menyebabkan kesejahteraan tenaga pendidik tidak terjamin dapat berimbas pada pemgembangan kualitas dan proses belajar mengajar yang tak maksimal.

Melihat situasi ini maka Kami Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND NUNUKAN) secara tegas menolak rencana sekolah rakyat dan mengharapkan Kemensos serta kemendikbud Kembali memperhatikan permasalahan ini guna kebaikan dan kemajuan Pendidikan yang lebih bermutu.
Dalam hal ini pula kami menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan masalah Pendidikan diperbatasan Kabupaten Nunukan diantaranya:
Menyelesaikan permasalah terkhususnya daerah Krayan dan Kabudaya serta pulau sebatik mengenai mutu/kualitas pendidikannya tergolong masih tertinggal dari daerah-daerah lainnya.
Menyelesaikan permasalah fasilitas Pendidikan yang kurang dibeberapa daerah di Kabupaten Nunukan masih tergolong sangat miris sebagai Lembaga Pendidikan hal ini guna mendukung proses pembelajaran untuk kedepannya agar mampu berkembang dan bersaing sebagai Lembaga Pendidikan yang maju.
Memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik dalam hal ini gaji, tunjangan ataupun insentif bagi tenaga pendidik yang berkerja di daerah pedalaman dan tertinggal serta penyediaan asrama bagi tenaga pendidik

Dalam ini sejalan dengan Depertemen Pengembangan Organisasi (DPO) EK LMND NUNUKAN, Bung Jefri Lamadike menyampaikan “Sekolah rakyat bukan untuk memotong angka putus sekolah bagi kaum miskin tetapi pemetakan antara kasta. Dengan kebijakan pemerintah yang ingin membangun sekolah rakyat dan sekolah unggulan adalah suatu bentuk penghinaan bahwa kaum miskin tidak layak bersosial dengan anak-anak dari mereka yang berdasi berstatus penguasa, pengusaha, dan pejabat. Sekolah rakyat bukan solusi dari maraknya anak-anak putus sekolah, karena selagi pemerintah tidak berbicara mencegah dampaknya maka yang ada hanyalah persoalan menangani. Dampak ekonomi masyarakat yang tidak terpenuhi dengan pemutusan kontrak kerja, dan kurangnya lapangan pekerjaan hingga upah yang minim sehingga membuat anak menjadai korban pendidikan yang terpenuhi. Jika pemerintah ingin membangun sekolah rakyat yang katanya layak, mempunyai asrama, sarana prasarana pendidikan yang lengkap dan sebagainya. Pertanyaannya adalah:
Apakah dunia pendidikan sekarang telah merata dari sarana prasarana, tenaga pendidik hingga upah bagi tenaga pendidik?
Mengapa bukan anggaran tersebut yang di berikan untuk sekolah-sekolah yang belum layak? Dan pemerintah hanya menambah kebijakan untuk pendidikan gratis dan merekrut anak-anak yang putus sekolah didaerah masing-masing.
Ataukah kebijakan ini hanyalah semata-mata agar ada anggaran yang besar untuk bagi-bagi proyek untuk si pendukung ataukah agar ada anggaran yang bisa di permainkan. Pemerintah tidak wajib mengkaji ulang kebijakan tersebut agar keadilan sosial berlaku tanpa ada sekatan?”

“Sekolah rakyat bukannlah solusi untuk mengentaskan kemiskinan apalagi memperbaiki mutu/kualitas Pendidikan, tetapi justru menjadi beban yang seharusnya tidak dilaksanakan
Pemerintah jangan menutup mata dengan berdalih menciptakan Sekolah rakyat yang adil dan merata namum hampir 80 Tahun Kemerdekaan Negara ini masih banyak yang perlu dibenahi bukan malah diganti dengan rencana yang belum tentu jelas implementasi bagi masyarakat banyak, mari laksanakan Pendidikan yang gratis, ilmiah dan demokratis serta mampu dijangkau oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa ada perbedaan kelas”.

Penulis : Firmanio (Ketua EK LMND NUNUKAN)

EK LMND NUNUKAN